Lihat bagaimana persoalan bergerak dari aspirasi hingga hasil.
13 kasus
Selesai
Hasil: RUU disahkan menjadi undang-undang yang mengatur penyelesaian konflik agraria, redistribusi tanah, dan pembatasan penguasaan tanah.
Lihat proses: UU Pengaturan Reforma Agraria disahkanSedang dikerjakan
Saat ini: Pelaksanaan sedang dikawal: pimpinan DPR RI menerima data PPPK paruh waktu lintas profesi untuk dikoordinasikan dengan kementerian.
Lihat proses: Kepastian status guru PPPKSedang dikerjakan
Saat ini: Rapat paripurna yang dipimpin Dasco menetapkan RUU disahkan paling lambat 15 Desember 2026.
Lihat proses: Pengesahan RUU Perampasan AsetSedang dikerjakan
Saat ini: Finalisasi Perpres dibahas agar perlindungan berlaku bagi ojol pengangkut penumpang maupun kurir barang dan makanan.
Lihat proses: Perlindungan pengemudi ojol dan kurirSelesai
Hasil: Mulai 1 Juli 2026, pengemudi menerima 92 persen dari tarif perjalanan.
Lihat proses: Komisi ojek online turun menjadi 8 persenSedang dikerjakan
Saat ini: Pelaksanaan dikawal melalui pengawasan dan dukungan anggaran; hunian tetap ditargetkan rampung pada 2027.
Lihat proses: Pemulihan pascabencana SumatraSelesai
Hasil: RUU disahkan menjadi undang-undang yang mengatur jaminan sosial, pelatihan, upah, dan tunjangan hari raya bagi pekerja rumah tangga.
Lihat proses: UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga disahkanSelesai
Hasil: Kementerian Sosial mereaktivasi 106 ribu peserta PBI JKN dengan penyakit katastropik.
Lihat proses: Layanan peserta PBI JKN dijaminSelesai
Hasil: Nama baik dan status kepegawaian Rasnal dan Abdul Muis dipulihkan.
Lihat proses: Nama baik dua guru Luwu Utara dipulihkanSelesai
Hasil: Mangkir Besar, Mangkir Kecil, Lipan, dan Panjang ditetapkan sebagai wilayah Aceh, disaksikan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara.
Lihat proses: Empat pulau sengketa ditetapkan masuk AcehSelesai
Hasil: Gaji hakim naik hingga 280 persen untuk golongan paling junior.
Lihat proses: Aspirasi hakim berujung kenaikan gajiSelesai
Hasil: Pengecer kembali melayani warga mulai hari itu; dua hari kemudian pangkalan dan subpangkalan di Palmerah ditinjau bersama Komisi VI DPR RI.
Lihat proses: Pengecer LPG 3 kg diaktifkan kembaliSelesai
Hasil: Kebutuhan pokok dan layanan publik tetap dengan tarif sebelumnya; PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah.
Lihat proses: PPN 12 persen hanya untuk barang mewah